Setelah Prancis, Denmark kini ikut mendeklarasikan aturan membatasi penggunaan jilbab bagi wanita Muslim yang tampil di tempat-tempat umum. Mereka menyatakan, pakaian seperti burka dan niqab tidak memiliki tempat dalam masyarakat Denmark.

Namun demikian, pemerintah menyatakan tidak akan memberlakukan larangan itu secara general. Untuk tempat-tempat seperti sekolah, otoritas publik dan perusahaan, memiliki batasan sendiri. “Burka dan niqab tidak punya tempat dalam masyarakat Denmark. Oleh karena itu pemerintah bertekad untuk memerangi pandangan ini tentang kemanusiaan dan perempuan,” ungkap Perdana Menteri Loekke Lars Rasmussen dalam pernyataan kantornya.

Selain akan memberlakukan denda, pemerintah Denmark juga akan membatasi penggunaan tabir sebanyak mungkin.

Denmark telah memiliki hubungan tegang dengan warga minoritas Muslim sejak tahun 2005 pascapenerbitan kartun yang oleh sebagian besar dunia Islam dianggap menghujat dan menghina Nabi Muhammad.

Pemerintah yang didukung Partai Rakyat Denmark mengatakan bahwa penggunaan burka dan niqab di tempat umum akan melanggar konstitusi Denmark. “Sekolah dasar, sekolah tinggi, universitas dan lembaga-lembaga pembelajaran lainnya memerlukan guru dan siswa yang bersedia menunjukkan wajah mereka sehingga komunikasi bisa dilakukan dengan terbuka dan adil,” kata pernyataan itu.

Para pemilik sektor publik, oleh pemerintah juga akan diizinkan untuk mewajibkan pegawai, guru, perawatan rumah, perawatan kesehatan, tempat penitipan anak dan pekerja sosial – untuk menampilkan wajah mereka saat berinteraksi dengan orang-orang di tempat kerja.

Lembaga-lembaga publik dan perusahaan yang dikelola swasta pun sama. Mereka akan diizinkan untuk meminta kepada seorang wanita agar melepas cadarnya untuk mengkonfirmasi identitasnya ketika mereka bepergian dengan transportasi umum.

Sebuah studi bintara pemerintah oleh Universitas Kopenhagen yang diterbitkan awal bulan ini menyatakan bahwa penggunaan burka dan niqab memiliki konsekuensi besar bagi perempuan.
Dikatakan, adanya tabir telah membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kebebasan mereka termasuk munculnya ketergantungan ekonomi kepada laki-laki.

Pemerintah akan membuat undang-undang yang memaksa seorang wanita yang memakai burka atau niqab sebagai pelanggaran yang dihukum sampai empat tahun penjara. Islam adalah agama kedua terbesar Denmark dengan lebih dari 200.000 Muslim di negara Skandinavia tersebut, mewakili sekitar 3,5 persen dari populasi 5,5 juta.